Pengawasan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keuangan sebuah daerah. Khususnya dalam konteks otonomi khusus Kerinci, strategi efektif untuk pengawasan keuangan menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menurut Bambang Soemarsono, seorang pakar keuangan daerah, strategi efektif untuk pengawasan keuangan otonomi khusus Kerinci harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. “Kerjasama antara berbagai pihak sangat diperlukan dalam memastikan pengawasan keuangan yang efektif,” ujar Bambang.

Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya audit yang rutin dan menyeluruh, potensi penyalahgunaan keuangan dapat diminimalkan.

Selain itu, penting juga untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparat pengelola keuangan daerah agar memahami tata cara pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Menurut Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, “Pengawasan keuangan yang baik merupakan salah satu kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Otonomi khusus Kerinci harus mampu mengelola keuangannya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.”

Dengan menerapkan strategi efektif untuk pengawasan keuangan otonomi khusus Kerinci, diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Hal ini akan membantu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.