Tantangan dan Solusi dalam Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Kerinci

Pemeriksaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Di Kabupaten Kerinci, pemeriksaan APBD seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Salah satu tantangan utama dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Kerinci adalah kurangnya kemauan dari pihak-pihak terkait untuk bekerja sama dalam proses pemeriksaan. Hal ini diakui oleh Bambang Suryadi, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, yang mengatakan bahwa “sikap kooperatif dari pihak terkait sangat diperlukan untuk mempermudah proses pemeriksaan.”

Selain itu, kurangnya keterbukaan dan transparansi dari pihak-pihak terkait juga menjadi tantangan dalam pemeriksaan APBD Kerinci. Menurut Maria Ulfa, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), “tanpa keterbukaan dan transparansi, proses pemeriksaan APBD tidak akan berjalan dengan efektif.”

Namun, meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, terdapat solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pelaksanaan APBD Kerinci. Salah satunya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemeriksaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Ir. H. Mukhlis, M.M., Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, yang mengatakan bahwa “partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.”

Selain itu, perlu juga adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pemeriksaan APBD. Hal ini diakui oleh Fauzi, Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci, yang mengatakan bahwa “pengembangan kompetensi dan keterampilan auditor sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan APBD.”

Dengan adanya kerjasama dan keterbukaan dari pihak terkait, serta partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diharapkan pemeriksaan pelaksanaan APBD Kerinci dapat berjalan dengan baik dan efektif. Sehingga, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat terwujud secara optimal.