Menyoal efektivitas pengawasan anggaran di Kerinci, peran akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pengawasan anggaran yang efektif merupakan kunci utama dalam mencegah adanya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Menurut Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi, pengawasan anggaran yang dilakukan dengan baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan anggaran dan korupsi. “Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan dana publik digunakan dengan tepat dan efisien,” ujarnya.

Namun, di Kabupaten Kerinci, efektivitas pengawasan anggaran masih menjadi permasalahan yang sering muncul. Beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan anggaran yang ada.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pengawasan anggaran yang lemah dan minimnya akuntabilitas dapat menciptakan peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan korupsi.”

Untuk itu, perlu adanya langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran di Kerinci. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, memperkuat mekanisme kontrol dan supervisi, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran merupakan langkah yang harus diambil.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan anggaran. “Masyarakat sebagai pemegang kepentingan utama harus aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran demi mencegah praktik korupsi,” ujarnya.

Dengan adanya peran akuntabilitas yang kuat dalam pengawasan anggaran di Kerinci, diharapkan dapat membantu dalam pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai prinsip utama dalam pengelolaan anggaran akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah.