Meningkatkan pengawasan keuangan di Kerinci merupakan langkah penting yang perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan korupsi yang merugikan masyarakat.

Menurut Bambang Sutopo, seorang pakar keuangan daerah, pengawasan keuangan yang efektif merupakan kunci utama dalam menjaga keuangan daerah agar tetap sehat. “Tanpa pengawasan yang baik, risiko terjadinya penyelewengan dana dan kecurangan sangat besar. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan keuangan di Kerinci,” ujar Bambang.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurut data BPK, masih banyak temuan yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran di daerah. Dengan memperkuat peran BPK, diharapkan pengawasan terhadap keuangan di Kerinci bisa lebih efektif.

Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengawasan keuangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, yang menyatakan bahwa SDM yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan dalam menjaga keuangan negara. “Investasi dalam pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang yang akan membawa dampak positif dalam pengawasan keuangan,” ujar Sri Mulyani.

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengawasan keuangan. Dengan adanya sistem informasi keuangan yang terintegrasi, pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di Kerinci bisa dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat John Doe, seorang pakar teknologi informasi, yang menyatakan bahwa teknologi dapat membantu mempercepat proses pengawasan keuangan.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengawasan keuangan di Kerinci bisa ditingkatkan secara signifikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih terjamin, sehingga keuangan daerah bisa lebih tertata dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.